The Role of Civil Society in Political Education in Indonesiaa

Abstract

Welfare State mencirikan bentuk pemerintahan dengan menerapkan fungsi negara untuk bertanggungjawab dalam menjamin suatu standar hidup yang layak secara minimum bagi setiap warga negara(Husodo, 2013) Konsep negara kesejahteraan merupakan indikator pelaksanaan sistem demokrasi yang lebih baik. Namun, demokrasi belum tentu bisa mengatasi kesenjangan sosial sehingga dibutuhkan pihak-pihak yang berjuang untuk itu.( Rachbini, 2020) Dalam disertasi yang ditulis oleh Philips Lorenz memaparkan bahwa perlunya penguatan civil society sebagai faktor pendorong demokrasi dengan tujuan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan. Philip Lorenz (2015) dalam disertasinya menguraikan bahwa hadirnya masyarakat sipil atau civil society akan membantu untuk mempersiapkan medan politik dan kebijakan untuk reformasi selanjutnya. Tocqueville (2016) dalam Culla (2016) mendukung dan menganggap penting organisasi sukarela (voluntary organization) yang digagas oleh masyarakat atas dasar “saling mendukung” karena organisasi ini adalah Source demokrasi.5 Menurutnya, organisasi ini akan melakukan kegiatan untuk kepentingan publik, mengontrol intervensi pemerintah, menciptakan partisipasi masyarakat, dan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Organisasi tersebut disebut organisasi non pemerintah